Integrated Area Development (IAD) atau Pengeloaan Kawasan Terintegrasi basisnya adalah dimulai pada tapak atau kamar – kamar yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan IAD. Oleh karenanya, kamar – kamar ini perlu secara jelas ditentukan dan disepakati sejak awal. Dalam hal ini, IAD Poso dengan tiga sub programnya, yakni: 1) Agroindsutri, 2) Pengelolaan Hutan Lestari, dan 3) Interkoneksi Wisata, maka FP III secara tupoksi dan kamar, program Pengelolaan Hutan Lestari adalah kamar yang akan dispport oleh KLHK, dalam hal ini FP III. Setidaknya ada 3 kecamatan (9 desa) di wilayah IAD Poso, yang telah terintervensi atau mendapat pembinaan dari FP III (wilayah project FP III). Hal itu disampaikan oleh Bapak Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si., Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, selaku Project Executing Agency (PEA) FP III, dalam pertemuan lanjutan bersama tim Bapelitangda Kabupaten Poso, Jum’at pagi (11/11/2022).
Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan pada tanggal 9 November 2022 bersama Ditjen PSKL dan Bapelitbangda Poso (baca disini). Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso beserta jajarannya, sekitar 12 orang, dan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi dan tim PEA FP III, serta PIU BPSKL Wilayah Sulawesi selaku pengampu output 3 FP III yang juga sebagai PIC Program IAD di Kabupaten Poso dari FP III.
IAD Kabupaten Poso menargetkan 3 (tiga) wilayah kecamatan dan 10 lokasi sasaran, yakni Lembah Napu (Kecamatan Lore Utara, Kecamatan Lore Peore), dan Enclava Behoa (Kecamatan Lore Tengah). Ketiga wilayah di atas merupakan wilayah yang terintegrasi dengan program unggukan nasional, dimana ketiga lokasi tersebut termasuk dalam wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi, dan termasuk area dengan kemiskinan ekstrem. Sehingga harapannya, dengan adanya IAD dapat dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi di area tersebut, dan tentunya dengan dukungan kolaborasi dengan berbagai pihak, ucap Kepala Bapelitbangda Poso, Dr. Drs. Jhon Yus Madoli, M.Si.
Saat ini, IAD Kabupaten Poso dalam proses melakukan konsolidasi berbagai stakeholder dalam konteks Pentaheliks, yakni: 1) Pemerintah, 2) Masyarakat, 3) Akademisi/ Scientists, 4) Swasta/Sektor Ketiga, dan 5) Media. IAD di Kabupaten Poso mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yang mana Ketua Pokja IAD Poso dipimpin langsung oleh Bupati Poso sendiri. Selain itu, Bapelitbanda Kabupaten Poso akan melakukan percepatan Road Map IAD dan Master Plan, dengan secara intens berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya adalah PEA FP III dan PIU BPKSL Wilayah Sulawesi FP III, terang Jhon Yus Madoli.
Di sisi lain, FP III telah memiliki baseline data untuk pengembangan IAD di Poso, dan semau data tersebut dapat digunakan oleh pihak Pemda Poso untuk percepatan IAD Poso, jelas Akram Rifa’ah, dari BPSKL Wilayah Sulawesi.
Sebagai tindak lajut pertemuan yang berlangsung apik pagi ini, PR yang perlu segera diselesaikan oleh Bapelitbangda Poso adalah penyusunan master plan IAD Kabupaten Poso, dan akan dibantu secara dan diampingi secara intens oleh Direktorat PUPS, Ditjen PSKL. Dalam Road Map IAD Poso, Master Plan ini direncanakan akan selesai maksimal bulan Desember tahun 2022 ini. Rapat ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah oleh semua peserta rapat.
Kontributor: Muhd Indarwan Kadarisman