Belajar bersama BBKSDA Jawa Timur dalam Pembangunan Kerjasama Strategis
Kunjungan Belajar ke Kabupaten Lumajang, dalam Rangka Pengembangan Integrated Area Development (IAD)
30 September 2022
Persiapan Pelaksanaan Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Poso
28 Oktober 2022
“Kerjasama dibutuhkan karena pengelola kawasan konservasi tidak bisa kerja sendiri dengan segala keterbatasannya”, demikian disampaikan oleh Nur Patria Kurniawan selaku Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, menyambut tim kunjungan belajar Forest Programme III – Sulawesi.
Kunjungan belajar ini dilaksanakan pada 29 September 2022 di kantor Balai Besar KSDA Jawa Timur, di Surabaya. Kegiatan ini sebagai rangkaian dalam rangka kunjungan belajar terkait pengembangan Integrated Area Development (IAD) dan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dengan para mitra.
Tim Forest Programme III – Sulawesi terdiri dari Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi selaku PEA project beserta perwakilan para PIU, yaitu BBTN Lore Lindu, BPDAS Palu Poso, dan BPSKL Sulawesi, serta tim konsultan. Tim ini mendampingi perwakilan dari Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Bappeda Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, beberapa perwakilan OPD lainnya, serta ketua LPKD Wuasa dan LPKD Kapiroe.
Wantoko, Kepala Bidang Teknis BBTN Lore Lindu sebagai anggota tim kunjungan belajar ini, menyampaikan bahwa, dengan banyak contoh kerjasama di BBKSDA Jawa Timur atau contoh lainnya, diharapkan ke depan BBTN Lore Lindu dapat mengoptimalkan setiap kerjasama dengan mitra, termasuk dengan pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
Di akhir pertemuan, Nur Patria Kuriawan yang sebelumnya pernah bertugas sebagai Kepala BKSDA Kalimantan Tengah itu juga meguraikan pengalaman kerjasama dengan beberapa mitra. Nilai – nilai pembelajaran yang didapatkan selama proses kerjasama ini berupa pembelajaran tentang best practices nilai – nilai dan prinsip – prinsip kerjasama, diantaranya : 1) Mutual respect, 2) Mutual trust, 3) Mutual benefit yang dibungkus dalam mutual transparant. Selain itu, Dia menekankan bahwa pengelola kawasan konservasi harus selalu berusaha mengoptimalkan fungsi kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. “Hutan yang lestari harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat, tidak boleh ada yang didahulukan”.
